IPB Sumbang Saran ke Komisi IV DPR RI

gedung ipb

 

 

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya maritim yang potensial, demikian juga dengan perikanan budidaya. Sampai saat ini, potensi sumberdaya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh nelayan. Dari Sensus Pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013, ada 860 ribu rumah tangga bekerja di kegiatan penangkapan ikan (nelayan) dan 1,19 juta rumah tangga bekerja di kegiatan budi daya ikan. Nelayan dan pembudidaya ikan tersebut masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Hal tersebut menjadi sebagian alasan mengapa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan kemudian digagas.

Pada Jumat, 19 Juni yang lalu, Direktorat KSKP IPB memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka Konsultasi Publik dan Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Kegiatan diskusi ini menghadirkan Komisi IV DPR RI khususnya Panitia Kerja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan para pakar dari IPB.

Focus Group Discussion ini dibuka oleh Rektor IPB, Prof. Herry Suhardiyanto, M.Sc. Dalam sambutannya, Rektor IPB menyambut baik kegiatan diskusi yang dilakukan dan semoga RUU ini menjadi UU yang bermanfaat bagi kemajuan sektor pertanian secara luas, khususnya bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, MM, MBA dalam sambutannya juga mengharapkan diskusi ini bisa memberi banyak masukan dan memperkaya anggota Panja dalam menyusun RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Diskusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si ini menghadirkan Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc (Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB), Dr. Arif Satria, S.Pi, M.Si  (Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB), Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc (Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB) dan Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi, M.Si (Akademisi IPB) sebagai narasumber utama. Selain empat narasumber utama tersebut, beberapa pakar dari IPB juga memberi masukan untuk penyempurnaan RUU yang sedang dibahas.

Sesuai tujuannya, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kedepan diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha, meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha dan melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

(enw)

 

 


Anda dapat menghubungi admin kskp melalui email kskpipb@gmail.com atau telp/fax 0251 8625350

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.